PENERAPAN PRINSIP RESPONSIBILITY TO PROTECT TERHADAP NEGARA MYANMAR YANG PEMERINTAHAN MILITERNYA MELAKUKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT DILIHAT DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL - Nandito Aratzi Ibrahim (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Nandito Aratzi Ibrahim, Setyo Widagdo, AAA Nanda Saraswati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: nanditoaratzi@student.ub.ac.id ABSTRAK Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah situasi di Myanmar telah memenuhi syarat yang diperlukan untuk diberlakukannya R2P, (2) Apakah penerapan R2P di Libya pada tahun 2011 dapat menjadi acuan untuk diterapkannya R2P di Myanmar. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa situasi di Myanmar telah memenuhi syarat yang diperlukan untuk diberlakukannya R2P. R2P dapat diterapkan di Myanmar karena telah memenuhi beberapa syarat berikut, yang pertama adalah just cause (telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Junta Militer Myanmar terhadap warga sipil) dan last resort/ merupakan langkah terakhir (telah dilakukan cara-cara damai seperti pemberian sanksi ekonomi dan sanksi politik tetapi gagal). Penerapan R2P di Libya pada tahun 2011 bisa menjadi acuan untuk diberlakukannya R2P di Myanmar. Kata Kunci : R2P, Myanmar, Pelanggaran HAM Berat ABSTRACT This research studies the issue regarding the implementation of the R2P principle in Myanmar regarding a serious violation of human rights by the military government of Myanmar from the perspective of International Law. Departing from the above issue, this research aims to investigate: (1) does the situation in Myanmar allow the implementation of the R2P principle to take place? (2) can the implementation in Libya in 2011 serve as a reference for the implementation of R2P in Myanmar? This research employed normative-juridical methods and statutory and conceptual approaches. The research data were analyzed based on descriptive technique, intended to describe or give a description to the object studied. The research results reveal that the situation in Myanmar has met the requirements to implement the R2P. These requirements may involve just cause (there was a crime against humans and a war crime committed by the military junta of Myanmar against civilians and the last resort (there were some peaceful measures taken such as economic and political sanctions but they failed). The implementation of the R2P principle in Libya in 2011 can serve as a reference for the implementation of R2P in Myanmar. Keywords: R2P, Myanmar, serious human right violation