ANALISIS YURIDIS PASAL 18 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOT 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT PERSYARATAN AGAR SUATU KLAUSULA BAKU DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1138 /PDT.G/2020/PN SBY) - Muhammad Lingga Rifani (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Muhammad Lingga Rifani, Yuliati, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail : linggarifani@student.ub.ac.id ABSTRAK Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana Ratio Decidendi Majelis Hakim dalam memutus perkara pelanggaran pencantuman klausula baku pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1138/PDT.G/2020/PN.SBY?, (2) Bagaimana akibat hukum terhadap klausula baku yang melanggar salah satu ketentuan pencantuman sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Majelis Hakim yang memutus pelanggaran pencantuman klausula baku pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1138/PDT.G/2020/PN.SBY keliru dalam memberi pertimbangan dan penafsiran terhadap Pasal 1320 jo 1337 KUHPerdata dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Syarat batal demi hukum pada Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bukan merupakan suatu entitas syarat kumulatif, maka akibat hukum apabila dilanggar nya salah satu ketentuan baik sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) atau ayat (2) adalah batal demi hukum. Kata Kunci: Klausula Baku, Batal Demi Hukum ABSTRACT Departing from the research topic, this research aims to investigate: (1) the ratio decidendi of the panel of judges in judging the case of violation regarding the stipulation of the standard clause in the Decision of the District Court of Surabaya Number 1138/PDT.G/2020/PN.SBY and (2) the legal consequence of the standard clause that violates the provision regarding the stipulation as intended in Article 18 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This research employed statutory and case approaches. The Decision of the District Court of Surabaya Number 1138/PDT.G/2020/PN.SBY was not appropriately made in terms of both consideration and interpretation of Article 1320 in conjunction with 1337 of the Civil Code and Article 18 paragraph (3) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection in the case of the violation of the stipulation of the standard clause. Declaring void as in Article 18 paragraph (3) of Law Number 8 of 1999 is not a cumulative entity, and, thus the legal consequence of the violation of the provision as intended in Article 18 paragraph (1) or paragraph (2) is void from the outset. Keywords: standard clause, void from the outset