Implementasi Sistem Database Pemasyarakatan Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Bandar Lampung - Indra Setiawan Rosandi; Odi Jarodi (Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK), 2022)
meningkatkan kualitas pelayanan. Dalam Hal ini Kementrian Hukum dan Ham telah melakukan pembaharuan layanan informasi berbasis teknologi yang dilakukan pada setiap Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Layanan informasi tersebut ialah Sistem Database Pemasyarakatan (SDP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan di Rupbasan Kelas I Bandar Lampung. Serta mengetahui hambatan yang dapat menghambat implementasi Sistem Database Pemasyarakatan di Rupbasan Kelas I Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya Implementasi Sistem Database Pemasyarakatan di Rupbasan Kelas I Bandar Lampung sudah memiliki sarana dan prasarana terkait dengan kelengkapan penggunaan sistem database pemasyarakatan. Rupbasan Kelas I Bandar Lampung dalam penggunaan Sistem Database Pemasyarakatan sudah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun hal tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan maksimal atau belum sesuai dengan harapan, oleh karena itu perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan. dalam Implementasi Sistem Database Pemasyarakatan di Rupbasan Kelas I Bandar Lampung terdapat hambatan yaitu kurangnya Diklat atau Sosialiasi pelatihan yang diterima oleh Petugas Rupbasan. kemampuan operator dalam menggunakan Sistem Database Pemasyarakatan, dibutuhkan Ruangan dingin Khusus Server agar PC server tidak cepat panas, ketidaksesuaian halaman dashboard dengan data yang sudah diinputkan oleh petugas operator SDP, dan perlu ada nya Standard Operating Procedure (SOP) dari pusat untuk pengambilan keputusan apabila terdapat kesulitan dalam pengisian data.