Urgensi Implementasi Nilai Pancasila dalam Perumusan Kebijakan Vaksin Sebagai Syarat Administrasi Pelayanan Publik Guna Mencapai Tujuan Negara Indonesia - Ahmad Syaifudin Anwar; Chelvin Deafanny Rezaldy (IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, 2022)
Adanya Pancasila sebagai Dasar Negara (ground norma) Bangsa Indonesia mempunyai konsekuensi filosofis,yang mana dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila harus dijadikan way of life, tak terkecuali dalam perumusan produk hukum, dimana pemerintah atau legislator harus senantiasa berpedoman kepada nilai Pancasila saat merumuskan suatu kebijakan hukum, supaya nantinya produk hukum yang dibuat selalu selaras dengan tujuan Bangsa Indonesia. Baru-baru ini muncul wacana kebijakan bahwa kartu vaksin akan dijadikan sebagai syarat administrasi untuk mendapat pelayanan publik. Kebijakan tersebut memunculkan perdebatan karena mengingat persebaran vaksin di Indonesia yang belum merata akibat terbatasnya pasokan vaksin dan sulitnya akses mendapat vaksin. Sehingga apabila diterapkan, kebijakan tersebut rawan menimbulkan diskriminasi pelayanan publik dan akan melanggar asas non diskriminasi dalam Pasal 4g Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan juga akan melanggar sila kelima Pancasila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, padahal seharusnya kebijakan harus dibuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan Yuridis Normatif, bersifat deskriptif analitis yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisa menunjukan bahwa sejatinya penerapan kartu vaksin sebagai syarat administrasi pelayanan publik tidaklah bersifat diskriminatif dan sesuai dengan nilai Pancasila apabila mengacu definisi diskriminasi dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, namun pemerintah juga harus memberikan inovasi pelayanan publik dengan menyediakan layanan digital terhadap pelayanan publik yang bersifat dasar dan mengoptimalkan peran satgas covid untuk menyediakan akses vaksin di setiap instansi pelayanan publik umum, sehingga persoalan ketidakmerataan vaksin teratasi, keadilan sosial dan Kesejahteraan Rakyat dapat terwujud.