Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Lisensi Alih Teknologidalam Perkembangan Teknologi Indonesia Pada Perusahaan Penanaman Modal Asing - Luky Adinata; Anwar Sadat; Parasian Simanungkalit (Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, 2023)
Alih teknologi sering diartikan sebagai suatu proses untuk menjadikan Negara Berkembang ikut menguasai teknologi sebagaimana yang terjadi pada negara maju, dalam kenyataannya memang alih teknologi biasanya dilaksanakan dari suatu negara ke negara lain, umumnya dari negara maju ke negara berkembang. Alih teknologi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara tergantung pada macamnya bantuan teknologi yang dibutuhkan untuk suatu proyek, dan korporasi transnasional menjadi faktor kunci dalam proses ini. Negara-negara maju terus menerus menemukan proses serta mesin-mesin baru yang lebih rumit dan lebih ekonomis. Sedangkan negara-negara berkembang masih berada pada taraf mencoba dengan segala upaya untuk memperkecil jarak keterbelakangan teknologinya dengan negara-negara maju. Sarana untuk melakukan alih teknologi secara garis besar terdapat dua mekanisme yaitu melalui investasi secara langsung (foreign direct investment) dan perjanjian lisensi. Akan tetapi, Peralihan teknologi dari negara maju ke negara berkembang berlangsung melalui serangkaian proses dan tidak terjadi secara otomatis. cara pengalihan teknologi tersebut sebagaimana disebutkan diatas yaitu dengan cara perjanjian tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 14 tahun 2001 tentang Paten dan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 25 tahun 2007. Meskipun Indonesia telah mengatur secara yuridis tentang mekanisme pengalihan teknologi yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktek pelaksanaan tersebut masih menemui berbagai masalah. Alih teknologi penanaman modal hanya memberikan rangsangan kepada penanam modal asing untuk datang ke Indonesia terkait dengan dengan tujuan alih teknologi kurang berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan tidak ada ketegasan pemerintah dalam melakukan alih teknologi.