Implementasi Kebijakan Rumah Susun Sederhana Sewa Di Unit Pengelola Rumah Susun I Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta - Akhlan Ikhwansyah; Nyoman Sumaryadi; Prio Teguh (Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ), 2023)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memprakarsai banyak kebijakan untuk memberdayakan warganya yang berpenghasilan rendah dengan menggunakan potensi sumber daya kota, seperti sumber daya manusia, infrastruktur, anggaran, dan teknologi informasi. Namun, hasilnya belum optimal karena pejabat publik yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya belum menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang diminta. Salah satunya adalah pengelolaan sarana rumah susun terjangkau Tambora oleh Unit Pelayanan Rumah Susun I. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis implementasi kebijakan rumah susun sewa terjangkau oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, dengan menggunakan Unit Pelayanan Rumah Susun I Tambora sebagai studi kasus kami. Metode kualitatif deskriptif, seperti wawancara, observasi, dan telaah dokumen, digunakan selama pengumpulan data. Penelitian ini berfokus pada identifikasi dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perumahan yang optimal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan menggunakan dinamika kebijakan Jones mengenai pengorganisasian, interpretasi, dan penerapan suatu kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rumah susun dengan harga terjangkau belum berjalan dengan baik. Penyebabnya antara lain adalah kekurangan pegawai pejabat publik yang bertanggung jawab dan kurangnya kompetensi mereka; tidak adanya prosedur operasi standar yang terperinci; pelatihan dan konsultasi teknis yang tidak memadai; komunikasi dan koordinasi yang tidak efektif; dan kurangnya otoritas. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan dan partisipasi penghuni rumah susun untuk mensukseskan implementasi kebijakan. Disarankan agar Unit Pelayanan I Tambora merekrut staf yang lebih berkompeten, difasilitasi dengan kewenangan dan wewenang yang lebih banyak, serta menetapkan prosedur operasional dan juknis yang lebih rinci. Upaya tersebut kemungkinan besar akan mensukseskan implementasi kebijakan rumah susun terjangkau di DKI Jakarta, khususnya yang dikelola Unit Pelayanan I Tambora. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sewa Rumah Susun Terjangkau