AKIBAT HUKUM TERHADAP PPAT YANG MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI SEBELUM DILAKUKANNYA PEMBAYARAN BPHTB - Yunita Midia Wahyuana (Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 2022)
Penelitian ini menganalisis tentang regulasi penandatanganan akta jual beli menurut hukum yang berlaku. Kedua, akibat hukumnya terhadap PPAT yang menandatangani akta jual beli sebelum dilakukannya pembayaran BPHTB.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta Analisa bahan hukum yang digunakan secara deskriptif kualitatif.Kesimpulannya, pertama, penandatanganan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Hal ini juga dapat terlihat dari blanko akta jual beli tanah yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Tanah. Kedua, akibat hukumnya terhadap PPAT yang menandatangani akta jual beli sebelum dilakukannya pembayaran BPHTB yaitu dikenai sanksi berupa denda sebesar Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran. Kata Kunci : Tugas dan Wewenang Notaris/PPAT, BPHTB, Perolehan Hak Atas Tanah This study analyzes the regulation of signing the deed of sale and purchase according to applicable law. Second, the legal consequences for PPAT who signed the deed of sale and purchase before making the payment of BPHTB.The research method used is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach, while the legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials as well as a descriptive analysis of legal materials used. qualitative.In conclusion, first, the signing of the sale and purchase deed made by the PPAT is regulated in Article 22 of Government Regulation Number 37 of 1998 concerning the Regulation of the Position of the Official of the Land Deed Maker. This can also be seen from the form of the deed of sale and purchase of land contained in the Attachment to the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 8 of 2012 concerning Land Registration. Second, the legal consequences for PPAT who signed the deed of sale and purchase before the BPHTB payment was made were subject to sanctions in the form of a fine of Rp. 7,500,000 (seven million five hundred thousand rupiah) for each violation. Keywords: Duties and Authorities of a Notary/PPAT, BPHTB, Acquisition of Land Rights