PELANGGARAN ETIKA PUBLIK DALAM PROYEK HAMBALANG DAN ETIKA PUBLIK DALAM MEMIMPIN SUATU DAERAH DI INDONESIA - Muhammad Dimas Rizqi (Jurnal Kybernan, 2022)
ABSTRACT This paper examines the role of public ethics in realizing good governance in Indonesia. We know that the inculcation of public ethical values ​​is still limited to socialization, not directly with practice. The research method used in this study uses descriptive qualitative methods based on literature studies. Where researchers examine cases or case studies using previous research. Then the case was taken and then a comparison between corruption cases and public ethics cases was emphasized in realizing the values ​​of good governance. The case taken was a corruption case from the Hambalang project, where with a background of power and leadership he collected resources from the community. From this study it was found that the principles of good governance play an important role in an organization or institution, even to a leader, bureaucrat and so on. These principles include, among others, the principles of Accountability, Participation, and Transparency. Keywords: Public Ethics, Good Governance, Good Governance Values ABSTRAK Tulisan ini mengkaji tentang peran etika publik dalam mewujudkan good governance di Indonesia. Kita tahu bahwa penanaman nilai-nilai etika publik masih sebatas sosialisasi, tidak langsung dengan praktik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif berdasarkan studi kepustakaan. Dimana peneliti mengkaji kasus atau studi kasus dengan menggunakan penelitian sebelumnya. Kemudian diambil kasusnya kemudian perbandingan antara kasus korupsi dan kasus etika publik ditekankan dalam mewujudkan nilai-nilai good governance. Kasus yang diambil adalah kasus korupsi dari proyek Hambalang, dimana dengan latar belakang kekuasaan dan kepemimpinan ia mengumpulkan sumber daya dari masyarakat. Dari penelitian ini ditemukan bahwa prinsip-prinsip good governance memegang peranan penting dalam suatu organisasi atau lembaga, bahkan terhadap seorang pemimpin, birokrat dan sebagainya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain meliputi prinsip Akuntabilitas, Partisipasi, dan Transparansi. Kata kunci: Etika Publik, Good Governance, Nilai-nilai Good Governance