EVALUASI KEBIJAKAN PEMEKARAN KECAMATAN YANG BERBASIS PELAYANAN PUBLIK PADA SEKTOR PENDIDIKAN - Charles Banoet (Arena Hukum, 2013)
AbstractSouth Central Timor regency administration is an area with a broad range of services. To optimize public service for the community, by 2013 the number of districts has been in expand into 32 districts. Research purposes is to figure out how the implementation of the policy widened the territory based the public services, particully in the education sector. This type of research is empiric juridic or in other words sociological study of law with statutory approach, sociological approach, conceptual approach and a case approach. Research data collected were analyzed with descriptive analytical method. The results showed that in general the expansion policy districts in South Central Timor has been on target but in terms of public services, especially in the education sector do not maximized because there is less or limited staff, poor quality of science held by educators as well as the lack of infrastructure educational support such as libraries, laboratories and classrooms.Key words: policy, redistricting, public service, education Â AbstrakKabupaten Timor Tengah Selatan merupakan suatu wilayah Pemerintahan dengan jangkauan layanan yang cukup luas. Untuk mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat, hingga tahun 2013 jumlah kecamatan yang ada telah di mekarkan menjadi 32 kecamatan.Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemekaran wilayah yang berbasis pelayanan publik khususnya pada sektor Â pendidikan. Jenis penilitian yang di gunakan adalah yuridis empiris atau dengan kata lain penelitian hukum sosiologis dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan sosiologis, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Data penelitian yang dikumpulkan dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pemekaran kecamatan di Kabupaten Timor Tengah Selatan secara umum sudah tepat sasaran namun dalam hal pelayanan publik khususnya di sektor pendidikan belum maksimal dilakukan karena masih kurang atau terbatasnya tenaga kependidikan, rendahnya kualitas keilmuan yang dimiliki oleh tenaga pendidik serta kurangnya sarana-prasarana penunjang pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium dan ruang kelas.Kata kunci: kebijakan, pemekaran, pelayanan publik, pendidikan