POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG INVESTASI INFRASTRUKTUR JALAN DAN LANDING SITE EKS JALAN PERTAMINA OLEH PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR - Ruslan Abdul Rasyid (Arena Hukum, 2013)
AbstractEstablishment of Regional Regulation No. 5 of 2006 on Road Infrastructure Investment And Landing Site Ex Pertamina Way East Barito Regency Government, influenced by the politics of law by forming the law (executive and legislative). Political implications of the law Regulation No. 5 of 2006 on Road Infrastructure Investment And Landing Site Ex Pertamina Way East Barito District Government towards wealth management area in East Barito Regency causing uncertainty about the asset management area in the district. East Barito. This local regulation, only juridical validity alone, but compliance enforced by the use of apparatus of state power is not the law anymore, but just a mere statement of power, so that the validity of the factual and moral force which can not result in the area of wealth management is not optimal and lead to investment climate minimal impact on local revenue Alone (PADS) East Barito regency became maximal.Key words: local regulations, legal policy, legal implications  AbstrakPembentukan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2006 tentang Investasi  Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur, dipengaruhi oleh adanya politik hukum oleh  para pembentuk Perda tersebut (eksekutif dan legislatif). Implikasi politik hukum Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Investasi Infrastruktur Jalan Dan Landing Site Eks Jalan Pertamina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Timur terhadap  pengelolaan kekayaan daerah di Kabupaten Barito Timur menyebabkan ketidakjelasan tentang pengelolaan asset daerah yang ada di Kab. Barito Timur. Peraturan daerah ini, hanya memiliki keberlakuan yuridikal saja, namun kepatuhannya dipaksakan dengan penggunaan aparat kekuasaan negara adalah bukan hukum lagi, melainkan hanya pernyataan kekuasaan belaka, sehingga secara keberlakuan faktual dan moral tidak bisa berlaku yang mengakibatkan pengelolaan kekayaan daerah tidak maksimal dan menyebabkan iklim investasi menjadi minimal yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) Kabupaten Barito Timur menjadi tidak maksimal.Kata kunci: peraturan daerah, politik hukum, implikasi hukum