ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN RAPPOCINI KOTA MAKASSAR - Sitti Harlina Hamid (Journal of Research and Development on Public Policy, 2022)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Good governance Pada Pelayanan Pembuatan E-KTP di Kecamatan Rappocini Kota Makassar dan factor –faktor yang menjadi penghambat. Jenis Penelitian yang di gunakan pada penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif . Metode Kualitatif adalah metode penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena apa yang di alami oleh subjek penelitian. Dari hasil penelitan maka ditemukan bahwa Pemerintah Kecamatan Rappocini sudah menjalankan prinsip Good governance akan tetapi ada hambatan . Tingkat partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah Kecamatan , dimaksud adalah semua warga rappocini mempunyai suara dalam pengambilan keputusan ,Partisipasi menyeluruh di bagun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat , serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif . Secara konkrit (operasional) ini dapat di amati melalui beberapa komponen sebagai berikut , Adanya ruang partisipasi dari pemerintah kecamatan rappocini , Adanya upaya-upaya konkrit untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh . Tingkat Transparansi adanya arus informasi dan komunikasi yang akurat bagi masyarakat umum dalam kaitanya dengan program-program pemerintah yang di lakukan oleh pemerintah Rappocini dan adanya keterbukaan dalam hal pengambilan keputusan publik dan dalam proses implementasi atau pelaksanaanya . Tingkat Akuntabilitas menerapkan mekanisme pertanggung jawaban yang proporsional sesuai dengan tugas wewenang masing-masing dalam pelaksanaan pemerintah kecamatan Rappocini .Faktor-faktor pendukung dalam penerapan Good governance dalam pelayanan publik (pembuatan e-KTP) di Kecamatan Rappocini kota Makassar adalah Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana . Sementara Faktor penghambat dalam penerapan Good governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Rappocini kota Makassar adalah Listrik jika padam salah satu hambatan menyelenggrakan layanan E-KTP.