ENFORCED DISAPPEARANCE: AKIBAT HUKUM PENCULIKAN ANAK SEBAGAI MODUS OPERANDI DALAM KONFLIK BERSENJATA OLEH BOKO HARAM - Putri Bella Rosy Widodo; Anak Agung Sri Utari (Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, 2022)
ABSTRAK Tulisan jurnal artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai penculikan anak yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Boko Haram di wilayah Nigeria beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya tindakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal artikel ini ialah metode penelitian hukum normatif di bidang Hukum Humaniter Internasional dengan menggunakan pendekatan statuta, kasus, serta pendekatan fakta. Hasil analisis ini menunjukan bahwa Boko Haram melakukan penculikan terhadap ribuan anak-anak di wilayah Nigeria yang kemudian menyebar hingga negara tetangga seperti, Chad, Kamerun, dan Niger sebagai modus operandi untuk melakukan aksi teroris dan melakukan aksi balas dendam terhadap pemerintahan Nigeria. Tindak Penculikan anak tersebut kemudian melahirkan akibat hukum, yakni pertanggungjawaban hukum dalam hukum pidana internasional sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Statuta Roma. Kata Kunci: Boko Haram, Enforced Disappearance, Penculikan Anak, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter Internasional ABSTRACT This article aims to discuss enforced disappearance against children –child abduction, as the method used by the armed group Boko Haram, along with the legal consequences caused by their action. The method used in this article is normative legal research in the fields of International Humanitarian Law using statutory, cases, and fact approaches. This analysis shows that Boko Haram has been kidnapping hundreds of children in Nigeria, which later spread into the neighbouring country Chad, Cameroon, and Niger as its modus operandi to terrorize and reprisal act against the Nigerian government. The abduction of children later results in legal consequences or responsibilities in international criminal law under the Rome Statute. Key Words: Boko Haram, Enforced Disappearance, Child Abduction, Armed Conflict, International Humanitarian Law