Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Maritim Di Kabupaten Lamongan (Studi Di Kabupaten Lamongan) - Noermalasari, Rachmania (Jurnal Administrasi Publik, 2015)
Abstract: The Implementation of The Policy of Maritime Industries Specialized Economic Zone Development in Kabupaten Lamongan (Study at KabupatenLamongan). Research background is the development of maritime industries specialized economic zone in Lamongan Regency and the problems challenging this effort. One problem is related to the scarcity of land width provided by the government of Lamongan Regency for this zone. The role of managing specialized economic zone is given to the hand of regency government, including the maintenance and the provision of land and infrastructure. Regency government may be overburdened by these roles and therefore, the management of zone must involve several implementer organizations to increase local investment and local competitiveness through the policy of maritime industries specialized economic zone development. Result of research indicates that lack of readiness of Lamongan Regency to the implementation of the policy of maritime industries specialized economic zone development. Low preparation is quite obvious and shown by several indications: incompatible operational strategy toward the zone; lack of monitoring (control) by central and provincial governments; incremental policy implementation; less detail cost and benefit; lack of consistency of regency government in conducting zonal mapping or in making decision for organizational values; and lack of synergy among regency, provincial and central governments. Keywords: Implementation of The Policy, The Policy of Maritime Industries Specialized Economic Zone Development Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri Maritim di Kabupaten Lamongan (Studi di Kabupaten Lamongan). Penelitian ini dilakukan berdasarkan implementasi kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus industri maritim di Kabupaten Lamongan yang dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Salah satunya terkait dengan belum terpenuhinya luasan lahan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk kawasan ini. Terlebih dalam kawasan ekonomi khusus diberikan banyaknya peran pemerintah kabupaten, baik dalam pengelolaannya maupun dalam penyediaan lahan dan infrastruktur. Karena banyaknya peran yang diberikan kepada pemerintah kabupaten maka pengelolaan kawasan ini melibatkan beberapa organisasi pelaksana yang ada guna dapat meningkatkan investasi maupun daya saing daerah melalui pengembangan kawasan ekonomi khusus industri maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih rendahnya kesiapan Kabupaten Lamongan dalam rangka implementasi kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus industri maritim. Diantaranya adalah strategi operasional kawasan yang belum sesuai, tidak adanya monitoring (kontrol) yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, Implementasi kebijakan ini dijalankan secara inkremental, adanya biaya dan manfaat yang tidak diperhitungkan secara rinci, kurangnya konsistensi pemerintah kabupaten dalam melakukan mapping kawasan, dalam pengambilan keputusan terdapat nilai-nilai organisasi, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tidak memiliki sinergitas, Â  Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Industri MaritimÂ