Peran Pemerintah Daerah Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Industri Batik (Studi Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung) - Cristhiana, Novia (Jurnal Administrasi Publik, 2015)
Abstract: The Role of Local Government as fasilitator of Batik Industry Empowerment (Study in DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung). Batic is one of the SMEs In Tulungagung. In developing Tulungagung batik industry, businessmen/craftsmen experience many obstacles that affect on the course of batik industry. The role of local government to face the obstacles of batik industry through empowerment is very much needed. The Department of Industry and Trade of Tulungagung provides facilities for empowerment in accordance with Tulungagung District Regulation No. 13 of 2011 on the Protection and Development of SMEs. The role of the Department of Industry and Trade of Tulungagung as a facilitator  in the empowerment form of capital, Human Resources Improvement, marketing, and industrial technology. Department of Industry and Trade of  Tulungagung has contributed give empowerment to businessmen/craftsmen, but empowerment which can not be perceived benefits given equally by all actors batik industry.   Keywords: The Role of Local Government, Empowerment, Batik Industry.   Abstrak: Peran Pemerintah Daerah Sebagai Fasilitator Dalam Pemberdayaan Industri Batik (Studi pada DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tulungagung)). Batik merupakan salah satu IKM di Kabupaten Tulungagung. Dalam mengembangkan industri batik Tulungagung, pengusaha/pengrajin batik mengalami kendala-kendala yang berpengaruh terhadap berjalannya industri batik. Perlu adanya peran pemerintah daerah dalam menghadapi kendala industri batik melalui adanya pemberdayaan. DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Tulungagung memberikan fasilitas pemberdayaan sesuai dengan Perda Kabupaten Tulungagung No. 13 Tahun 2011 mengenai Perlindungan dan Pembinaan IKM. Peran DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Tulungagung sebagai fasilitator dalam pemberdayaan berupa permodalan, sumber daya manusia, pemasaran dan teknologi industri. DISPERINDAG (Dinas Perindustrian dan Perdagangan) Kabupaten Tulungagung sudah berkontribusi memberikan pemberdayaan kepada pengusaha/pegrajin batik, namun pemberdayaan yang diberikan belum bisa dirasakan manfaatnya secara merata oleh seluruh pelaku industri batik. Kata kunci: Peran Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Industri Batik