UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH PEDESAAN (Studi di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kediri dan Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kediri) - Endy Tri Laksono (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Dalam penulisan skripsi ini membahas upaya BNN Kabupaten Kediri dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah pedesaan. Permasalahan yang terjadi di wilayah kabupaten Kediri adalah semakin banyaknya peredaran dan penyalahgunaan di wilayah desa nya, hal ini merupakan isyarat atau peringatan terhadap instansi pemerintah yang menangani permasalahan narkotika yaitu BNN Kabupaten Kediri yang bekerjasama dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri untuk dapat melakukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut khususnya kepada BNN Kabupaten Kediri karena dalam tugas dan fungsinya diberi kewenangan penuh dari Pemerintah Indonesia untuk memerangi narkotika.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan yang terjadi di wilayah pedesaan di Kabupaten Kediri beserta hambatan yang dialami dan ditemui BNN Kabupaten Kediri selama melakukan tugas dan fungsinya di masyarakat.Dalam penelitian skripsi ini metode penelitian hukum yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum dan sistematikanya dan sebagai pedoman pada aturan yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisa gejala-gejala hukum yang timbul. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji suatu masalah di dalam masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, yang selanjutnya pada pengidentifikasian masalah dan untuk mencari penyelesaian masalah.Dalam langkah-langkah penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika BNN Kabupaten Kediri melakukan dua upaya yaitu preventif dan represif yaitu merupakan upaya sebelum dan sesudah peredaran dan penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi, upaya ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.Dalam pelaksanaan upayanya tersebut BNN mengalami beberapa hambatan-hambatan yaitu fasilitas yang ada di BNN Kabupaten Kediri belum memadai seperti penjara yang seharusnya ada, kesadaran mantan pecandu dan pengguna narkotika yang seharusnya melaporkan diri untuk mendapat pasca rehabilitasi, dan wewenang penyidikan yang hanya terdapat pada Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Pusat sehingga kinerja BNN Kabupaten sedikit terkendala karena hanya melakukan pemetaan jaringan.Kata Kunci: upaya penanggulangan, peredaran dan penyalahgunaan narkotika, wilayah pedesaan.