PENGAWASAN BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DESA (Studi di Kabupaten Jombang) - Muhammad Rendy Ramadhan (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaiamana pelaksanaan pengawasan Bagian Hukum Kabupaten Jombang terhadap pembentukan Peraturan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan? (2) Bagaimana bentuk pengawasan pembentukan Peraturan Desa agar lebih optimal dan efektif?Menggunakan metode yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data primer, dan sekunder yang diperoleh peneliti akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menggabungkan data primer dan sekunder hasil penelitian dan dideskripsikan sesuai dengan undang-undang, kemudian menarik kesimpulan dan saran sesuai dengan permasalahan tentang pengawasan dalam pembentukan Peraturan Desa.Pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang memiliki 2 macam yakni berupa pengawasan dan pembinaan yang bisa berupa (1) bagian hukum merupakan salah satu anggota Tim Evaluasi dan Klarifikasi terhadap Peraturan Desa, (2) melakukan pembinaan berupa pelaksanaan agenda Bimbingan Teknis terkait penyusunan Peraturan Desa. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan permasalahan. Pengawasan yang dilakukan oleh Bagian Hukum sudah sesuai dengan Pasal 115 huruf b dan e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 84 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Desa, serta Pasal 66 dan 70 Peraturan Bupati Jombang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tupoksi Setda. Dalam pelaksanaannya masih terdapat oleh kendala yakni (1) sumber daya manusia di bagian hukum, (2) anggaran dari Pemerintah Kabupaten yang minim, (3) bentuk pengawasan yang masih belum tertata rapi. Sehingga peneliti memberikan rekomendasi untuk kedepannya adalah (1) menerbitkan buku pedoman penyusunan Peraturan Desa, (2) progam konsultasi hukum, (2) pembinaan berupa pelatihan penyusunan Perdes. Untuk saran dari peneliti bagi Pemerintah Kabupaten agar lebih konsisten dan serius dalam melaksanakan pengawasan baik secara preventif maupun represif.Kata Kunci : Pengawasan, Pembentukan Peraturan Desa, Bagian Hukum