PENERAPAN SANKSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA YANG MELANGGAR ATURAN MENGENAI DISIPLIN KERJA (Studi Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu) - Niken Saktya Wulandari (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Negara sebagai organisasi kekuasaan mewujudkan tujuan hukum dengan menggunakan status badan hukum serta hak dan kewajibannya. Hubungan hukum antara negara dan sarana yang berbentuk manusia akan menimbulkan kaidah hukum kepegawaian. Aparatur negara mendistribusikan hak dan kewajibannya kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang dibantu dengan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dalam melaksanakan tugas kewajiban negara. Perbedaan antara PPPK dengan Pegawai Honorer terletak pada gaji dimana PPPK digaji oleh pemerintah pusat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, sedangkan Pegawai Honorer digaji oleh pemerintah daerah. Semua warga negara Indonesia berpeluang untuk mendaftar sebagai calon PPPK. Penerimaan calon PPPK berdasarkan penilaian objektif kompeten dan kualitas masing-masing, kebutuhan tiap-tiap Instansi yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah. Setiap PPPK wajib mempunyai kemampuan dan kualitas tinggi serta diimbangi dengan disiplin kerja yang tinggi. Tingkat disiplin pegawai dilihat dari absensi yang dihitung dari datang dan pulang, berpakaian rapi, melaksanakan tugas dan kewajiban dengan tepat waktu, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Walikota Batu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tenaga Honorer/Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Batu. PPPK yang melanggar aturan-aturan mengenai disiplin kerja akan diberikan sanksi sesuai dengan berat pelanggaran yang dilakukan. Adapun subyek retribusi dalam penelitian ini adalah PPPK di seluruh SKPD di Kota Batu.Kata kunci: Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Disiplin Kerja, Sanksi.