PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI (Studi di Disnakertrans Kabupaten Kediri) - Jefri Wicaksono Raharjo (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Dalam penulisan skripsi ini membahas tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) oleh pemerintah berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja indonesia di luar negeri, mulai dari menjadi Calon Tenaga Kerja Indonesia, menjadi Tenaga Kerja Indonesia, dan ketika sudah selesai menjadi Tenaga Kerja Indonesia. Permasalaan yang terjadi adalah bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan Pemerintah terhadap Tenaga Kerja Indonesia, dan juga kendala dari Pemerintah melindunginya. Perlindungan yang diberikan Pemerintah sebelum pemberangkatan TKI adalah melalui proses seleksi, proses pembekalan yang meliputi pembekalan keterampilan, bahasa, dan pengetahuan dasar, dan yang terakhir proses pendataan diri TKI di Dinas Tenaa Kerja dan Transmigrasi. Perlindungan yang diberikan ketika sudah bekerja ialah pemberian asuransi jiwa, Pemberian sistem pelayanan pengaduan, Pengiriman penasehat hukum guna pemberian bantuan hukum. Perlindungan purna bekerja ialah dalam tahap proses pemulangan dan penyelesaian masalah di tempat TKI bekerja. Kendala dalam pemberian perlindungan dimuulai dari lambannya pensosialisasian, minimnya pengetahuan TKI akan hukum yang berlaku, penanganan yang sangat lamban terhadap kasus yang di alami TKI. Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dengan cara Pemerintah harusnya lebih memperhatikan lagi soal pembekalan TKI, dan juga harusnya penanganan TKI bermasalah ditangani dengan cepat.Kata kunci : Perlindungan Pemerintah, bentuk perlindungan,