EFEKTIVITAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2013 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KOTA KEDIRI (Studi di Kota Kediri) - Dessy Puspa Rini (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Dalam penulisan skripsi ini membahas pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Kediri yang didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Kediri. Seharusnya pemungutan BPHTB didasarkan pada peraturan daerah namun di Kota Kediri pemungutan BPHTB didasarkan pada peraturan walikota. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Kediri tidak efektif untuk menjadi dasar pemungutan BPHTB di Kota Kediri. Hal ini dikarenakan hanya faktor penegak hukum saja yang dapat dikatakan baik dalam memberlakukan peraturan walikota tersebut, namun faktor hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaannya masih belum baik, sehingga perlu diperbaiki agar pemungutan BPHTB di Kota Kediri lebih efektif lagi. Kendala dan upaya dalam pemungutan BPHTB di Kota Kediri dialami dan dilakukan oleh Dinas Pendapatan, notaris/PPAT, PPAT Sementara, Kantor Agraria dan Penataan Ruang/BPN serta wajib pajak BPHTB di Kota Kediri yang terjadi secara berbeda-beda sesuai kondisi masing-masing.Kata kunci: efektivitas hukum, BPHTB