KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI SEBAGAI UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI - Nanda Yoga Rohmana (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2015)
Modus operandi tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana suap saat ini sudah mengalami perkembangan untuk beralih dari transaksi non tunai ke transaksi tunai. Terbukti dari banyaknya modus operandi tindak pidana korupsi dengan menggunakan transaksi tunai selama ini cenderung meningkat. Jika diakumulasikan sejak PPATK berdiri terdapat 12,3 juta laporan transaksi keuangan tunai di tahun 2012 yang meningkat daripada pada tahun 2011 yang berjumlah 10,2 juta transaksi tunai. PPATK mendeteksi transaksi mencurigakan baik yang diduga/terindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain melalui penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa lain. Namun, jika transaksi tersebut dilakukan menggunakan transaksi tunai, PPATK akan kesulitan menelusuri aliran uang yang dilakukan pelaku, sehingga strategi anti-laundering dengan pendekatan follow the money akan sulit diterapkan. Oleh Karena itu, diperlukan aturan hukum Â untuk mengalihkan transaksi tunai ke transaksi non tunai berupa kebijakan hukum pidana pembatasan transaksi tunai sebagai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kata kunci : Pembatasan transaksi tunai, follow the money, sulitnya pelacakan aliran dana, modus operandi transaksi tunai, tindak pidana korupsi.