Kajian percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Provinsi Lampung - A Korneliyya; D Despa; T Septiana (Prosiding Seminar Nasional Ilmu Teknik Dan Aplikasi Industri Fakultas Teknik Universitas Lampung, 2021)
Salah satu ketentuan di dalam Undang – undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada pasal 70 ayat 1 dan 2 mengamanatkan bahwa pihak yang berkepentingan di dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi harus memenuhi dua hal. Yang pertama yaitu bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. Yang kedua yaitu penguuna jasa dan/atau penyeedia jasa wajib memperkerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dna Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.Provinsi Lampung, menyatakan bahwa Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi di bidang pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, pengembangan sistem informasi, penelitian dan pengembangan, pengembangan SDM bidang konstruksi melalui pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan, pengkajian dan peningkatan kemampuan teknologi konstruksi, pengawasan sesuai kewenangan agar terpenuhinya tertib penyelenggaraan konstruksi. Dari hasil kajian dapat diketahui bahwa dari aspek sumber daya manusia, Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung akan terus menerus mendorong Pemerintah Kabupaten / kota untuk melakukan pelatihan – pelatihan kepada para tenaga kerja konstruksi di Provinsi Lampung untuk meningkatkan kapasitas kerja dan hasil pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Langkah yang dapat dilakukan untuk percepatan tenaga kerja konstruksi yaitu dengan menetapkan target sertifikasi tenaga kerja konstruksi baik di Pemerintah Provinsi maupun di Pemerintah Kabupaten / kota.