HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 - Ach. Puniman (Jurnal Yustitia, 2018)
Abstrak Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia. Disamping membawa kedua mempelai kepada kedupan baru yang berbeda dengan sebelumnya, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Setelah perkawinan, kedua belah pihak akan menerima beban yang berat dan tanggung jawab sesuai kodrat maing-masing. Tanggung jawab dan beban itu bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, sehingga mereka harus memikul tanggung jawab tersebut dan melaksanakannya. Seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.Manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Ikatan Perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.[1]Oleh sebab itu, manusia selalu hidup dengan sesamanya. Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil dari suatu masyarakat, yang diharapkan dapat menjaga kesinambungan kehidupan manusia di dunia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami Perkawinan berdasarkan Persfektif Fiqh, UU. No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.[1] R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2002. hlm. 23.