MENYELISIK KELEMBAGAAN BADAN PEMBENTUK KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA - Nadir & Win Yuli Wardani (Jurnal Yustitia, 2020)
Tujuan dari paper ini adalah untuk mengetahui dan mengungkap kelembagaan badan pembentuk konstitusi Negara Republik Indonesia.  Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif/Normative Legal Research, yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan kelembagaan badan pembentuk konstitusi Negara Republik Indonesia tidak lepas dari dibentuknya BPUPKI yang dibentuk oleh pemerintah Jepang dilantik oleh Gunseikan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1945 mempunyai 62 orang anggota biasa di mana sehari setelah pelantikan badan ini memulai pekerjaannya. Tugas badan penyelidik ini ialah melakukan penyelidikan ke arah tercapainya kemerdekaan khususnya menyiapkan Rancangan Undang-Undang Dasar. Hal itu dilakukan dengan jalan membentuk panitia kecil perancang atau menyusun rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah BPUPKI dibubarkan maka dibentuklah PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI dengan tugas mempersiapkan kemerdekaan negara Indonesia salah satunya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar untuk Indonesia merdeka serta menyatakan atau mengesahkan kemerdekaan dan melakukan peralihan kekuasaan dari negara penjajah menjadi Negara Indonesia Merdeka, sehingga keputusan PPKI-lah yang berlaku mengenai dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Ketua panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar (UUD) dalam uraiannya tentang Rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) menjelaskan bahwa kedaulatan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat yang bersidang sekali dalam 5 tahun. Dalam perjalanan kehidupan ketatanegaraan Indonesia badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat diberikan wewenang yang sangat penting, yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.