Collaborative Governance Program Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri Di Kota Pekanbaru - Apri Yendi (Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis), 2020)
Program pemberdayan tenaga kerja mandiri merupakan inovasi Kementrian Ketenagakerjaan yang bermitra dengan Komisi IX DPR RI, bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja melalui kegiatan pelatihan dan pengembangan potensi pedesaan untuk meningkatkan dan memberdayakan ekonomi desa di seluruh Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari program bagian Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk membantu masyarakat yang yang kurang mampu, menganggur, dan pemusuhan hubungan kerja (PHK). Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yang ada di indonesia seperti di Provinsi Riau tepatnya di Kota Pekanbaru. Penelitain ini bertujuan untuk mengetahui collaborative governance dalam program.pemberdayaan tenaga.kerja mandiri di Kota .Pekanbaru dan faktor penghambat dari collaborative governance program pemberdayaan tenaga kerja mandiri di Kota Pekanbaru. Konsep teori yang digunakan peneliti adalah konsep collaborative governanceoleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan pencatatan. Hasil penelitian ini menunjukkancollaborative governance program pemberdayaan tenaga kerja mandiri di Kota Pekanbaru belum berjalan dengan optimal karena memiliki hambatan yaitu (1) kurangnya monitoring dari pemerintah (2) kurangnya komitmen masing-masing aktor dalam berkolaborasi (3) kurangnya kapabilitas pelaksana