Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Perhubunga Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali Dan Pemakai Jalan Dalam Rangka Efektivitas Penggunaan Alat Pembatas Kecepatan Di Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah - Reki Fandi Siagian (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL], 2021)
Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.Pihak Kepolisian dapat mengenakan sanksi pidana kepada masyarakat yang melanggar 3 penggunaan fungsi jalan umum, karena jalan umum adalah jalan yang diselenggarakan oleh negara untuk mendukung kepentingan umum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan alat pembatas kecepatan. Berdasarkan Pasal (4) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pemakai Jalan, alat pembatas kecepatan ditempatkan pada jalan di lingkungan permukiman, jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C, dan pada jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Dari hasil kajian atau analisis data hasil wawancara tentang aspek-aspek tersebut maka diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 Tentang Alat Pengendali dan Pemakai Jalan masih kurang efektif, karena masih kurangnya sosialisasi dalam penyampaian informasi mengenai Alat Pengendali dan Pemakai Jalan. Kemudian masih seringnya di temui alat pembatas kecepatan yang melanggar aturan dan masih kurangnya pengetahuan pentingnya pembuatan alat pembatas kecepatan, serta tidak adanya sanksi kepada Masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Kata Kunci: Alat pengendali dan pemakai jalan, alat pembatas kecepatan