Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif Di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai - Rimadona Husmayanti (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL], 2021)
Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 2001 mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah, namun demikian disisi lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan keuangan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lainnya. Melihat permasalahan tersebut, lahirlah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebagai payung hukum tata pemerintahan desa. Dengan adanya UU sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola dana desa berbasis perencanaan partisipatif yang dilaksanakan di desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya apakah sudah didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut David Williams dalam Moloeng (2013: 5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yakni laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai sudah dijalankan sesuai prosedur. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan proses tata kelola dana desa yang melibatkan peran masyarakat untuk dapat berpartisipasi.