Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan dalam Rangka Mewujudkan Penertiban Pembangunan di Kota Medan - Amelia, Sella (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL], 2023)
Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Mewujudkan Penertiban Pembangunan Di Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal di lapangan dan menjabarkan temuan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dari enam key informan diketahui bahwa Efektivitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Dalam Rangka Mewujudkan Penertiban Pembangunan di Kota Medan sudah efektif namun belum berjalan dengan baik yang didasarkan pada kategorisasi seperti adanya transparansi dalam pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kota Medan sudah tercapai dan terlaksana dengan baik, dalam artian semua prosedur dan persyaratan mudah dipahami oleh masyarakat dan semua biaya dijelaskan secara detail. Partisipasi dalam memberikan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) sudah terlaksana dengan baik meskipun jumlah masyarakat yang mengurus mengalami fase naik turun karena kondisi covid-19. Kemudian responsiveness pegawai dalam melakukan kegiatan pelayanan izin mendirikan bangunan sudah cukup baik dilihat dari keramahan dan keikhlasan pegawai dalam memberi pelayanan, siap menanggapi keluhan masyarakat. Selanjutnya untuk assurance pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan tugasnya sesuai dengan tugas fungsi dan pokok (TUPOKSI) masing-masing dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan. Adapun hambatan dalam melakukan pelayanan disebabkan oleh pelayanan izin mendirikan bangunan ini masih dilakukan secara manual, banyak berkas yang harus dilengkapi dan melibatkan dua dinas terkait sehingga berdampak pada waktu pengurusan yang cukup lama.