Polemik Legal Standing Anak di Bawah Umur Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin: Antara Hukum Formil Dan Kemaslahatan - Syafruddin Syam; Akmaluddin Syahputra; Muhammad Syahril (Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 2022)
Undang-Undang Perkawinan telah menentukan orang tua sebagai pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya, sedangkan anak di bawah umur tidak memiliki legal standing. Pada perkara Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Kbj. Pemohon adalah seorang anak di bawah umur, tetapi Hakim tidak menilainya cacat formil, justru menerima dan mengabulkan permohonannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian yuridis-empiris dilakukan dengan menggali data melalui wawancara secara mendalam kepada informan penelitian dan sumber data lainnya, kemudian disajikan secara dekriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim telah berpaling dari ketentuan hukum formil dispensasi kawin dengan pertimbangan telah terjadi kekosongan hukum, penegakan asas personalitas keislaman, dan fleksibilitas aturan usia matang untuk perkawinan, sehingga berdasarkan kemaslahatan anak, Hakim memberikan legal standing kepada anak di bawah umur. Penulis mengemukakan beberapa argumen bahwa masih terdapat alternatif lain yang dapat dilakukan oleh Hakim daripada harus mengesampingkan aturan hukum formil.