OMNIBUS LAW SEBAGAI SARANA UTAMA PENATAAN REGULASI - Gilang Ramadhan (Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, 2020)
Article 1 paragraph 3 Indonesian Constitution 1945 said, â€œIndonesia is a state of lawâ€, but current regulatory conditions often occur disharmony and overlap between regulations. The concept of â€œomnibus lawâ€ becomes one of the breakthroughs to reorganize regulations which currently reaches 43.233 regulations from central to regional level. This article is a normative legal research and doctrinal reseacrh based on primary legal material (positive legal legislation and judgeâ€™s decision) and secondary (doctrines from books, research results). Based on research, the authors concluded that the concept of â€œomnibus lawâ€ is an excellent plan as â€œMain Facility of Regulatory Arrangementâ€, in order to minimize disharmony and overlapping regulations based on the UU No. 12/2011. Therefore, the drafting of the omnibus law concept of shall not be done in a hurry, so that later it wonâ€™t be overlapped and disharmony. Also, society participation is needed so it wonâ€™t cause contradiction in the future. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 berbunyi, â€œNegara Indonesia adalah negara hukumâ€, namun saat ini kondisi regulasi peraturan yang banyak terjadi disharmoni dan tumpang tindih antar peraturan. Konsep â€œomnibus lawâ€ menjadi salah satu terobosan untuk menata kembali regulasi yang saat ini mencapai 43.233 peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian doktrinal berdasarkan bahan hukum primer (hukum positif dan putusan hakim) dan sekunder (doktrin dalam buku-buku, hasil penelitian). Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa konsep â€œomnibus lawâ€œ merupakan rencana yang baik sebagai â€œSarana Utama Penataan Regulasiâ€, agar meminimalisir terjadinya disharmoni dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan sesuai UU No. 12 Tahun 2011. Kemudian, penyusunan konsep â€œomnibus lawâ€ sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru agar nantinya kekuatan undang-undang yang dibuat tidak kembali tumpang tindih dan disharmoni, serta tetap melibatkan partisipasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan pertentangan di masa mendatang.