Pengaruh implementasi good governance terhadap kinerja instansi pemerintah - Noor Hikmah; Lewi Malisan; Raden Priyo Utomo (Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM), 2017)
Penelitian ini didorong oleh masalah buruknya kinerja lembaga pemerintah akibat buruknya tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan harus mengarah pada terciptanya good governance. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana faktor-faktor good governance dan prinsip-prinsip good governance mempengaruhi kinerja lembaga pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi organisasi dalam memberikan masukan berupa saran tentang bagaimana mencapai kinerja yang baik dan memberi lebih banyak pengetahuan kepada penulis dan pembaca tentang dampak penerapan good governance terhadap kinerja lembaga pemerintah. . Penelitian ini melibatkan 75 responden sebagai sampel untuk mengisi kuesioner dan ada 37 kuesioner yang diisi dengan benar. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, dan untuk mengetahui hasilnya dengan menggunakan evaluasi kebaikan model fit PLS (Partial Least Square). Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Delegasi Pengawas Keuangan Negara dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur, dapat disimpulkan bahwa faktor good governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja lembaga pemerintah. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan hipotesis dengan nilai koefisien (0,530) dan nilai statistik (1,9733) dengan signifikansi pada α = 0,05. Nilai statistik di atas nilai kritis (1,96). Kondisi ini berarti bahwa kinerja lembaga pemerintah akan meningkat jika faktor-faktor tata pemerintahan yang baik dilaksanakan dengan baik. Prinsip-prinsip good governance juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja lembaga pemerintah. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan hipotesis dengan nilai koefisien (0,7049) dan nilai statistik (2,5919) dengan signifikansi pada α = 0,05. Nilai statistik di atas nilai kritis (1,96). Kondisi ini berarti bahwa kinerja lembaga pemerintah akan meningkat dan dianggap sebagai lembaga pemerintah yang bersih dan terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme jika prinsip-prinsip good governance dilaksanakan dengan baik.