Analisis Kritis Program Tayangan Asing di Televisi Swasta Indonesia - Sari Rahmani; Irma Suryani (Jurnal Komunikasi Global, 2021)
Indonesia telah mengatur pembatasan tayangan asing di layar stasiun televisi dalam negeri. Regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 36 ayat 2 yang mewajibkan setiap stasiun televisi untuk menayangkan sekurang-kurangnya 60% tayangan produksi domestik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan tayangan asing di televisi Indonesia dalam perspektif kritis industri budaya. Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif studi kasus. Pengambilan data dari berbagai studi dokumen dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan teknik pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stasiun televisi swasta melanggar ketentuan mengenai muatan tayangan asing. Ada dua masalah utama tayangan asing di televisi Indonesia. Masalah pertama adalah lemahnya peran negara terhadap penyiaran di Indonesia. Kedua adalah masalah ekonomi media khususnya terkait dengan pekerja media.   Indonesia issued the law regarding the limitation of foreign television programs in 2002. In Article 36, paragraph 2 of Law No. 32/2002 stated that every television station is obligated to broadcast domestic programs at least 60 percent of the total content. This research aimed to analyze foreign programs in Indonesia through a critical thinking perspective. This research adopted a study case, qualitative approach. Data collection was done through interviews, documents study. The collected data were analyzed by data collection, reduction, display, and conclusion drawing. The findings showed that  The results showed that private television stations violated the provisions regarding the proportion of foreign programs. There were two main problems that emerge from foreign programs in private TV stations. The first problem was the weak role of the state in broadcasting in Indonesia. The second was the problem of the media economy, especially related to media workers.