Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998 - Dimas Ziqi Prasetiadi; M. Marjono; S. Sumardi (HISTORIA : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah, 2021)
Militer maju ke panggung politik salah satunya karena situasi saat perang revolusi kemerdekaan ketika Indonesia memberlakuan pemerintahan militer. Keterlibatan militer dalam bidang politik di Indonesia juga diakibatkan dari adanya campur tangan parlemen dalam tubuh militer Pada tahun 1952. Konflik ini menjadi isu politik di parlemen yang memancing munculnya serangkaian mosi tidak percaya yang menginginkan reorganisasi dalam tubuh militer. Akibatnya militer merasa urusannya dicampuri oleh parlemen. Sehingga pada tanggal 17 Oktober 1952 para anggota militer melakukan demonstrasi di gedung parlemen. Peran militer semakin terlihat dalam politik pemerintahan setelah Indonesia menerapkan Undang-Undang Darurat Perang (S.O.B) pada tahun 1957. Militer memiliki dasar pijakan untuk ikut terlibat dalam politik pemerintahan ketika gagasan mengenai konsep Jalan Tengah Nasution diterima oleh Soekarno. Hal ini membuat militer berhasil menduduki posisi dalam politik pemerintahan seperti kabinet, badan legislatif, dan jabatan-jabatan strategis. Dampak dari hadirnya golongan militer dalam politik pemerintahan ialah pada keadaan stabilitas politik Indonesia. Militer membentuk sekber Golkar untuk menyaingi partai PKI. Sedangkan dalam stabilitas Pertahanan dan keamanan. Militer melakukan pemutusan hubungan diplomatic denga Cina. Kata Kunci: Pemerintahan, Militer, Politik.