REKONSTRUKSI PERAN ORMAS DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI DKI JAKARTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG ORMAS - Megawati Barthos (Lex Publica, 2016)
Keberadaan Ormas di Negara kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2013 Tentang ORMAS. Secara mengejutkan, pemerintah pada 20 April 2012 mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran ORMAS di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Undang-undang Ormas tahun 2013 dimaksudkan untuk mengontrol ketat ORMAS, termasuk membubarkannya jika dianggap bertentangan dengan kemauan pemerintah dan Negara. Dalam penelitian ini, penulis melakukan kajian penelitian secara menyeluruh, terutama dari sudut pandang hukum. Penelitian yang penulis lakukan termasuk dalam penelitian hukum normatif dan empiris yaitu penelitian yang dilakukan tidak hanya menganalisis dan mengkaji dari bahan hukum kepustakaan, tetapi penulis juga melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi hukum yang ada di masyarakat dalam hubungannya dengan fungsi ormas Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, pertama, Social legal research, yaitu: perpaduan antara legal research dengan social science research. Penelitian legal research adalah meneliti struktur dan upaya hukum, termasuk fasilitas dan pandangan masyarakat terhadap hokum, kedua, Legal social research, yang mengacu kepada fungsi ormas dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ORMAS yang ada dan tersebar di DKI Jakarta tentunya dipandang sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan menunjukkan semangat mempersatukan kelompok-kelompok masyarakat dalam keterikatannya dengan politik hukum yang dibangun guna pembelajaran dan kesadaran hukum masyarakat ibu kota.Disisi lain, kurangnya kesadaran yang dimiliki oleh anggota ormas untuk mendukung dan mewujudkan pemerintahan yang bersih di provinsi DKI Jakarta merupakan aktifitas yang dinilai keliru atau bahkan salah oleh beberapa tokoh dan masyarakat. Dengan lemahnya sistem yang dibangun dalam menjalankan ORMAS, maka hal tersebut sangat mudah untuk dipengaruhi oleh beberapa pihak terkait dengan politik hukum yang berjalan di Indonesia.