Penerapan Sanksi Pemecatan Bagi Prajurit Tni Yang Terbukti Melakukan Penyalahgunaan Narkotika : Studi Nomor 76-K/Pm Iii-16/Ad/Ix/2021 - Syahrul Nasution; La Ode Husen; Kamri Ahmad (Journal of Lex Generalis (JLG), 2023)
Tujuan penelitian menganalisis Penerapan Sanksi pemecatan prajurit TNI yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika ; dan 2) Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pemecatan terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Narkotika.. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: sesuai dengan Pasal 6 KUHPM yang menyatakan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat dan pencabutan hak-hak tertentu, untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. The research objective is to analyze the application of sanctions for the dismissal of TNI soldiers who are proven to have abused narcotics, and 2) to know and analyse the judge's considerations in imposing criminal sanctions on the dismissal of TNI soldiers who commit narcotics crimes. This study uses an empirical juridical research type. The results of the study show that: in accordance with Article 6 of the Criminal Procedure Code which states that members of the military who commit crimes other than being subjected to the main punishment can also be subject to additional punishment. This type of additional punishment is in the form of dismissal from military service, demotion and revocation of certain rights, for additional punishment in the form of dismissal from military service and demotion, of courses, it is not regulated in general criminal law.