KAJIAN KESESUAIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DALAM UPAYA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DI KECAMATAN MUARA BANGKAHULU KOTA BENGKULU - yurike yurike; Ayub Sugara; Anitya Dwi Putri (Naturalis: Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, 2022)
Ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan menghadapi persoalan serius karena ketersediaan lahan pertanian pangan yang dialihfungsikan ke lahan non pertanian terus meningkat. Konversi lahan pertanian menjadi non pertanian cenderung terjadi di Kota Bengkulu. Kecamatan Muara Bangkahulu menjadi salah satu kecamatan yang mengalami laju konversi lahan yang cukup tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu, dan mengetahui kesesuaian pelaksanaan alih fungsi lahan dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis spasial dan metode survei lapangan. Kesesuaian penggunaan lahan ditentukan dengan metode analisis spasial menggunakan aplikasi software SIG (Sistem Informasi Geografis). Selanjutnya dianalisis secara deskriptif yaitu mengkaji penentuan kesesuaian bentuk penggunaan lahan didasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan perumahan di Kecamatan Muara Bangkahulu yang ada saat ini diperuntukan untuk kawasan permukiman berdasarkan peta rencana pola ruang Kota Bengkulu. Namun, jika dilihat dan segi tata guna lahan pada awalnya kawasan tersebut merupakan kawasan pertanian yang dikonversi menjadi kawasan perumahan. Hal ini berdampak terhadap produksi padi sawah yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Selain itu, masih ada beberapa perumahan yang berada tidak sesuai dengan peruntukannya. Upaya pemerintah yang telah dilakukan dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan masih kurang. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu koordinasi dan mekanisme melalui sanksi yang tegas agar pelaksanaan perlindungan lahan pertanian dapat terlaksana dengan baik tidak hanya sekedar Undang- Undang.