ANALISIS RESPON POSITIF MASYARAKAT SEBAGAI SALAH SATU SYARAT PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF - Erisa Mita Pratiwi (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Erisa Mita Pratiwi, Prija Djatmika, Mufatikhatul Farikhah. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: erisamita_@student.ub.ac.id ABSTRAK Saat ini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengakomodir penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice dengan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. penulis akhirnya memperoleh jawaban bahwa dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 pasal 5 huruf c yang digunakan oleh jaksa penuntut umum saat ini sebagai indicator dan parameter dalam melaksanakan penghentian penuntutan dengan restoratif masih kurang jelas. Karna saat ini Jaksa dalam meakukan restorative tidak ada ciri khusus atau karekter khusus untuk menentukan masyarakat seperti apa yang memenuhi syarat untuk mendapat keterangan tentang kehidupan sehari- sahari dari pelaku dimana agar terpenuhinya “masyarakat merespon positif” sebagai syarat penghentian penuntutan dengan restoratif. Penghentian Penuntutan atas tindak pidana tersebut, tidak lepas dari peranan masyarakat yang turut merespon positif atas dilaksanakannya keadilan restoratif yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Mengingat dapat dilaksanakannya Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif harus terdapat respon positif dari masyarakat. Kata Kunci : respon positif, masyarakat, Keadilan Restoratif ABSTRACT The research reveals that currently, the Prosecutor’s Office of the Republic of Indonesia accommodates the settlement of disputes with restorative justice by issuing the Regulation of the Prosecutors of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020, explaining that the cease of charges is based on restorative justice. Moreover, Article 5 letter c of the Regulation of the Prosecutors of Indonesia Number 15 of 2020 which has been the reference for general prosecutors to cease charges is deemed unclear because there are no specific characters to determine what type of members of the public can meet the requirements to gain information concerning day-to-day activities done by the perpetrators. This consideration is necessary to meet the requirement of public positive responses’ to cease the charges. Ceasing charges over a particular chase is inextricable from the public role in giving positive responses to the implementation of restorative justice done by the prosecutors of the Republic of Indonesia. That is, ceasing charges according to restorative justice requires public positive responses. Keywords : positive response, public, restorative justice