ANALISIS KASUS PERMOHONAN IZIN POLIGAMI YANG DIDAHULUI KAWIN SIRRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN - Fajar Kusuma Ramadhani (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Fajar Kusuma Ramadhani, Rachmi Sulistyarini, Fitri Hidayat. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: spenada@student.ub.ac.id ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam memutus permohonan izin poligami yang didahului kawin sirri apakah dapat mengesampingkan syarat alternatif poligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan., dengan metode penelitian yuridis normative. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertimbangan hakim tidak dapat menyimpangi syarat alternatif poligami yang terdapat dalam pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. karena untuk dapat melakukan poligami itu harus memenuhi syarat alternatif dan syarat komulatif poligami sedangkan kasus ini tidak ditemukan alasan yang sesuai dengan syarat alternatif poligami dan jika dalam hal ini hakim tetap menyimpangi pasal tersebut dan mengizinkan poligaminya maka akan berakibat hukum menjadikan preseden yang buruk bagi kedepannya dan hal ini dapat menjadi celah hukum bagi seorang yang mau meminta permohonan izin poligami ke pengadilan tetapi syarat alternatifnya tak terpenuhi maka ia akan menggunakan taktik dengan menikah sirri terlebih dahulu lalu meminta permohonan poligami ke pengadilan agar permohonan poligaminya diterima karena ada kasus yang sama sebelumnya diputus dikabulkan. Kata Kunci: Poligami, Sirri, Permohonan izin poligami ABSTRACT This research aims to analyze whether the consideration made by the judges in deciding a case of the proposal for polygyny preceded by unregistered marriage could rule out alternative requirements of polygyny outlined in Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. With normative-juridical methods, this research has found that the alternative requirements cannot be overlooked, recalling that the proposal for polygyny should be based on the alternative and cumulative reasons for polygyny marriage, while there are no such reasons found in this case. If, in such a case, the judges dealing with this case grant the proposal of polygyny without fulfilling the requirements, this is considered a violation of the law, and this case may leave a legal loophole for similar cases. That is, the failure to fulfil the requirements will probably widen the chance of not registering the marriage before the proposal for polygyny is filed to the court. Unfairly granted polygyny proposal will certainly set an example for the following cases that come after it. Keywords: polygyny, unregistered marriage, polygyny proposal