ANALISIS PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NO. 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEANGADAAAN BADAN USAHA UNTUK PENGUSAHAAN JALAN TOL TERHADAP PRINSIP PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT - Farahannesa Zunov (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Farahannesa Zunov, Sukarmi, Moch. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: frhnnszunov@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai penerapan prinsip persaingan usaha yang sehat dalam ketentuan Peraturan Menteri Pebangunan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol, dengan melakukan penganalisisan penerapan prisnip persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan pelelangan badan usaha yang diatur dalam Peraturan Menteri PUPR Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol, dan juga penganalisisan terhadap ketentuan perjanjian pengusahaan jalan tol yang dapat dilakukan paling lama 50 tahun dan dapat diperpanjang. Karena sampai saat ini belum ditemukannya seperti apa tolak ukur suatu badan usaha untuk melakukan perpanjangan perjanjian pengusahaan jalan tol dan juga maksimal masa jangka perpanjangan. Sehingga dilakukan penelitian untuk melihat apakah perpanjangan perjanjian tanpa suatu masa jangka waktu yang jelas merupakan ketentuan yang telah sejalan dengan substansi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat atau Undang-Undang Persaingan Usaha. Kata Kunci: Pengadaan Badan Usaha, Pengusahaan Jalan Tol, Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat. ABSTRACT This research aims to investigate the implementation of fair business competition in the provision of Regulation of the Minister of Public and Housing Development Number 1 of 2017 concerning the Procedures of the Procurement of Legal Entity in a Highway Toll Project (henceforth referred to as Ministerial Regulation) by analyzing the implementation of fair business competition principle in an auction service of a business entity as governed in the Ministerial Regulation and the provision of the agreement regarding the highway toll project procurement that may take up to 50 years, and this period can be extended. However, there have not been any standards of business entity in terms of how this agreement is extended and any standards that set the maximum period of the extension. That is, this research investigates whether the extension period without any strict deadline complies with the substantive aspect of Law Number 5 of 1999 concerning the Ban on Monopolistic and Unfair Business Competition Practices. Keywords: business entity procurement, highway toll, fair business competition