URGENSI PENGATURAN PENYALAHGUNAAN POSISI TAWAR DOMINAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (ANALISIS POSISI TAWAR DOMINAN PLATFORM DIGITAL TERHADAP PERUSAHAAN PERS) - Kemas Mochamad Nafis Aldiansyah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Kemas Mochamad Nafis Aldiansyah, Moch. Zairul Alam, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: kemasmochnafis@gmail.com ABSTRAK Kemas Mochamad Nafis Aldiansyah, Hukum Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September 2022, URGENSI PENGATURAN PENYALAHGUNAAN POSISI TAWAR DOMINAN DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA (ANALISIS POSISI TAWAR DOMINAN PLATFORM DIGITAL TERHADAP PERUSAHAAN PERS), Moch. Zairul Alam, S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan tentang potensi terjadinya penyalahgunaan persaingan usaha tidak sehat di dalam bisnis berita digital yang dilatarbelakangi oleh platform digital dengan posisi tawar dominan ketika berhadapan dengan perusahaan pers di dalam perjanjian mengenai bisnis berita. Perbedaan posisi tawar inilah yang menyebabkan platform digital dengan posisi tawar lebih tinggi dapat berpotensi untuk menetapkan klausa perjanjian yang menguntungkan secara sepihak terhadap perusahaan pers yang tidak memiliki pilihan lain selain menerima perjanjian tersebut karena memiliki posisi tawar lebih rendah. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimanakah keterkaitan potensi penyalahgunaan posisi tawar dominan oleh platform digital terhadap perusahaan pers ditinjau menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? (2)“Apa urgensi pengaturan mengenai posisi tawar dominan platform digital terhadap pers di dalam hukum persaingan usaha di indonesia?” Kemudian penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode metode interpretasi sistematis dan komparatif. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis dapat menemukan jawaban atas permasalahan yang terjadi. Bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia masih memiliki keterbatasan ketika berhadapan dengan penyalahgunaan posisi tawar dominan dikarenakan adanya kekosongan norma mengenai posisi tawar dominan. Sehingga perlu dilakukan pengesahan terhadap pengaturan mengenai penyalahgunaan posisi tawar dominan di dalam hukum persaingan usaha sebagai salah satu bentuk praktik anti persaingan atau tindakan persaingan usaha tidak sehat, serta perlu dibentuk juga peraturan turunan yang secara khusus mengatur mengenai posisi tawar dominan yang dimiliki oleh pihak platform digital terhadap perusahaan pers sehingga dapat mencegah potensi penyalahgunaan posisi tawar dominan oleh platform digital terhadap perusahaan pers serta dapat menyeimbangkan perbedaan posisi tawar yang terjadi diantara kedua belah pihak untuk melindungi perusahaan pers dengan posisi tawar yang lebih rendah ketika melakukan perjanjian di dalam bisnis berita digital dengan platform digital. Kata Kunci: Penyalahgunaan Posisi Tawar Dominan, Hukum Persaingan Usaha, Bisnis Berita Digital ABSTRACT Kemas Mochamad Nafis Aldiansyah, Economic and Business Law, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, September 2022, the Urgency in the Regulation of Abuse of Dominant Bargaining Positions in Business Competition Law in Indonesia (Analysis of Dominant Bargaining Position in Digital Platform towards a Printing Press), Moch. Zairul Alam, S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. This research studies the problem that leads to the likelihood of the abuse of unfair business competition in the digital news publication business. This research topic departs from the existence of a digital platform with a dominant bargaining position facing a printing press in an agreement regarding news publication-related business. The differences in bargaining positions indicate that the digital platform holds a higher bargaining position, meaning that this situation tends to set a clause of an agreement that only benefits one party. That is, it gives no more options to the printing press concerned but to take the agreement as it is simply because it holds a lower bargaining position. Departing from the above issue, this research investigates: (1) the connectedness of the potential of the abuse of dominant bargaining position by a digital platform against a printing press according to Article 25 of Law Number 5 of 1999 concerning the Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, and (2) the urgency in the regulation concerning dominant bargaining position of a digital platform towards a printing press according to business competition law in Indonesia. This research employed normative-juridical methods and conceptual and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary data were analyzed using systematic and comparative interpretations. The research has found that the law governing business competition in Indonesia is not quite extensive when it comes to the case of the abuse of the dominant bargaining position due to the legal loophole in the dominant bargaining position. Thus, the validation of the regulation regarding the abuse of dominant bargaining positions must be taken into account to assure that anti-competition and unfair business competition will not happen. Moreover, successor regulations also need to be considered to regulate the dominant bargaining position that comes with a digital platform related to the printing press. This measure is intended to balance two different bargaining positions between the two parties concerned in order to protect the printing press with a lower bargaining position when it is involved in an agreement in the digital news business with a digital platform. Keywords: Abuse of Superior Bargaining Position, Competition Law, Digital News Business