KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN DARI PEMBUANGAN LIMBAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP - Sigarlaki, Richard Y. (LEX ET SOCIETATIS, 2015)
Perlu disadari bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dikarenakan banyaknya pencemaran yang diakibatkan pembuangan limbah, untuk itulah kiranya perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dikelola secara benar serta penegakan hukum dan penerapan sanksi harus benar-benar optimal dan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan metode secara : (1). Yuridis normatif dan metode kepustakaan (library research) yaitu digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk skripsi ini. (2) Metode secara Deduksi dan Induksi. Â Pemerintah selaku pemegang kekuasaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009. Penegakan hukum lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakannya (represif). Berupa Tindakan hukum mencakup bidang Hukum administrasi, Unsur delik dalam kepidanaan, dan juga dalam mengajukan gugatan yang sifatnya perdata ke pengadilan. Kesimpulan dari hasil skripsi ini yaitu : (1).Peran pemeritah sebagai aparatur negara berkewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup dari dampak pembuangan limbah harus melalui mekanisme yang sesuai dengan Undang-Undang, karena Undang-Undang ini telah mengatur mengenai pencemaran dan perusakan lingkungan, perizinan, pedoman sanksi bagi yang melanggar ketentuan. (2). Pemerintah sebagai aparat yang dalam amanat UUPPLH untuk melaksanakan penegakan hukum baik dari segi sanksi administratif untuk memperketat perizinan,Â  sanksi pidana, maupun masyarakat sebagai pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan keperdataan. Kata Kunci : Pembuangan Limbah, Undang-Undang