PERANAN LEMBAGA PERADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 - Watuseke, Sandy Marsel (LEX ET SOCIETATIS, 2015)
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dan prosedur pengajuan pailit di Indonesia serta bagaimana peranan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan utang piutang antara kreditur dan debitur agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum, rasa keadilan pada masyarakat. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Pengajuan permohonan pailit diajukan oleh pemohon mulai dari pendaftaran di kepaniteraan pengadilan niaga kemudian proses persidangan dan sampai pada putusan pengadilan niaga ditempuh dengan suatu time frame yang begitu singkat. Hal tersebut menggambarkan diberlakukannya asas hukum kepailitan yakni cepat dan tepat artinya prinsip penyelesaian sengketa kepailitan itu dilakukan secara cepat dan tepat. 2. Pembentukan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan, dan juga perkara-perkara perniagaan lainnya, didasarkan atas pertimbangan kecepatan dan efektivitas. Perkara-perkara kepailitan menurut UU Kepailitan ditentukan jangka waktu pemeriksaannya di tingkat Pengadilan Niaga, di tingkat Kasasi, maupun di tingkat Peninjauan Kembali. Kata kunci: Peradilan niaga, sengketa, pailit