Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) - Siti Hediati Kusumaastuti; Ade Mahmud (Bandung Conference Series: Law Studies, 2023)
Abstract. Research on Law Enforcement of Criminal Acts of Corruption in the Procurement of Goods and Services within the Implementing Agency for Upstream Oil and Gas Business Activities (BPMIGAS) has been carried out in the Legal area of South Jakarta City Jl. Captain Tendean No.28, RT.1/RW.3, Kuningan, Kec. Mampang Prpt., Special Capital Region of Jakarta 12710. This study aims to determine the process of law enforcement for criminal acts of corruption that pose a threat to economic stability, can damage the order of the wheels of government and democratic values, ethical values, morals and character, justice, lead to social inequality, is discriminatory, undermines ethics and honest business competition, injures sustainable development and the rule of law. The crime of corruption and how is the legal analysis of the enforcement of the criminal law of corruption in the form of the procurement of goods/services Number 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. The research method used in writing this thesis is normative legal research by reviewing the laws and regulations relating to corruption. This type of legal research conceptualizes law as what is written in statutory regulations or the law is conceptualized as a rule or norm. The data collection method is carried out by means of research which includes primary, secondary and tertiary legal materials in order to be able to answer every problem. Legislation that specifically regulates corruption crimes already exists and has undergone 4 (four) changes. The case is registered with 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. The defendant was charged with the second indictment, namely Article 3 in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. Both were sentenced to 12 years in prison plus a fine of Rp. 1 billion subsidiary 6 months based on the first indictment of Article 2 paragraph (1) in conjunction with Article 18 of Law No. 31 of 1999 as amended by Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code. Abstrak. Penelitian mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) telah dilaksanakan di wilayah Hukum Kota Jakarta Selatan Jl. Kapten Tendean No.28, RT.1/RW.3, Kuningan, Kec. Mampang Prpt., Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12710. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang menimbulkan ancaman terhadap stabilitas ekonomi dapat merusak tatanan roda pemerintahan dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, moral dan karakter, keadilan, menimbulkan ketimpangan sosial, bersifat diskriminatif, merusak etika dan kompetisi bisnis yang jujur, mencederai pembangunan berkelanjutan dan tegaknya hukum. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana formulasi Tindak Pidana Korupsi serta bagaimana analisis hukum atas penegakan hukum pidana Korupsi berupa Pengadaan Barang/Jasa pada Putusan Nomor 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi berupa Pengadaan Barang/Jasa. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang- undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Adapun metode pegumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier agar dapat menjawab setiap permasalahan. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada dan mengalami 4 (empat) kali perubahan. Berdasarkan surat dakwaan, perkara terdaftar dengan 7/Pid.Sus-TPK//2020/PN.Jkt.Pst. Terdakwa didakwa dengan dakwaan kedua yaitu pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Keduanya divonis 12 tahun penjara ditambah denda Rp. 1 miliar subsider 6 bulan berdasarkan dakwaan pertama pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.