PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN PASAL 11 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM - MAULANA NIM. A1012161081 (Jurnal Fatwa Hukum, 2023)
AbstracLocal governments as the authorities in the management of leaflets/ announcements/ advertising/pamphlets/posters, have a great responsibility in resolving management issues on leaflets/ announcements/ advertising/ pamphlets/ posters in their respective regions, both in terms of management strategies, management permits, and problems embedding in leaflets/ announcements/ advertising/ pamphlets/posters. In Law Number 11 of 2019 as a basis and guideline for leaflets/announcements/advertising/pamphlets/posters, it is emphasized that leaflets/announcements/ads/pamphlets/posters have become a national problem so that management needs to be carried out comprehensively and integrated from upstream to downstream. downstream in order to provide economic benefits, be healthy for the community, and safe for the environment, and can change people's behavior.In Law Number 11 of 2019 especially in Article 11 which says "Every person/ body is prohibited from sticking, hanging, binding, sticking leaflets/announcements/advertising/pamphlets/posters and so on in any place, without the mayor's permission", must be emphasized by the local government, especially the North Pontianak City area, whose handling must be carried out and in order because of the large number of leaflets/ announcements/ advertising/ pamphlets/posters that disturb the view during traffic, when passing through the northern pontianak area road. The problem of leaflets / announcements / advertisements / pamphlets / posters seems to never be completely resolved. Despite the many efforts made by the government. leaflets / announcements / advertisements / pamphlets / posters still look stuck everywhere, business actors still like to call or stick flyers / announcements / advertisements / pamphlets / posters carelessly. Keywords: flyers, announcements, advertisements, pamphlets, postersAbstrak Pemerintah daerah sebagai pihak yang berwewenang dalam pengelolaan pada selebaran/pengumuman/iklan/pamflet/poster, memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan pada selebaran/pengumuman/iklan/pamflet/poster di daerahnya masing-masing baik itu dalam hal strategi pengelolaan, izin pengelola, dan permasalahan penancapan pada selebaran/pengumuman/iklan/pamflet/poster. Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 sebagai landasan dan pedoman dari pada selebaran/pengumuman/iklan/pamflet/poster ditekankan bahwa pada selebaran/pengumuman/iklan/pamflet/poster telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.Dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 khususnya pada pasal 11 yang mengatakan “Setiap orang/badan dilarang menempelkan, menggantungkan, mengikat, menancapkan selebaran/ pengumuman/ iklan/ pamflet/ poster dan lain sebagainya disembarang tempat, tanpa izin Walikota”, harus di tegaskan oleh pemerintah setempat khusunya daerah Kota Pontianak Utara, yang penanganannya harus di laksanakan dan di tertibkan karena banyaknya selebaran/pengumuman/iklan/pamflet/poster yang menggangu pemandangan  saat berlalu lintas, saat melewati jalan daerah pontianak utara tersebut. Masalah selebaran/ pengumuman/ iklan/ pamflet/ poster rasanya tidak kunjung bisa diselesaikan dengan tuntas. Meskipun sudah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah. selebaran/ pengumuman/ iklan/ pamflet/ poster tetap saja terlihat menempel di mana-mana, pelaku usaha masih suka menelpel atau menancapkan selebaran/ pengumuman/ iklan/ pamflet/ poster sembarangan. Kata Kunci : Selebaran, Pengumuman, Iklan, Pamflet, Poster