URGENSI PENGATURAN MENGENAI HAK UNTUK DILUPAKAN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KORBAN PENYEBARLUASAN PORNOGRAFI - Jihan Sadika (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2022)
Jihan Sadika, Faizin Sulistio, Ardi Ferdian Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No 169 Malang e-mail: jihansadika@student.ub.ac.id ABSTRAK Hasil Penelitian yang ditemukan oleh peneliti adalah peraturan mengenai hak untuk dilupakan harus segera dilengkapi karena adanya kekosongan hukum pada peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Hak Untuk Dilupakan merupakan salah satu produk hukum yang dapat melindungi korban penyebarluasan pornografi dengan menghapus segala bentuk dokumen elektronik yang menyangkut dokumen elektroniknya yang mengandung unsur pornografi. Peraturan mengenai hak untuk dilupakan dapat segera diterbitkan dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Australia. Kata Kunci: Hak Untuk Dilupakan, Perlindungan Korban, Pornografi ABSTRACT This research learns that the regulation regarding the right to be forgotten should be fixed due to the legal loophole in the current Law. The right to be forgotten is one of the legal products intended to protect victims of pornography publication by erasing all electronic documents that contain aspects of pornography. The regulation of this matter should be issued by considering the law that applies in Australia. Keywords: the right to be forgotten, protection of victim, pornography