PENGEMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH (KPAD) DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS DI KOTA TASIKMALAYA - Dandan Haryono; Nurlatipah Nasir (Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 2021)
Kota Tasikmalaya menjadi salah satu kota yang memiliki tingkat epidemisitas HIV/AIDS kategori concentrated epidemic level. Bila tidak dilakukan upaya penanggulangan yang tepat, maka level nya bisa menjadi generalize epidemic level. Temuan kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun terus meningkat dan ditemukan masalah penelitian diantaranya: sarana prasarana belum memadai, sumber daya manusia yang kurang, serta kerja sama dengan belum di lakukan secara formal baik itu dengan swasta maupun lingkungan pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan kapasitas kelembagaan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif jenis studi kasus dengan pendekatan kualitatif, Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, wawancara mendalam, focus group discussion dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan, reduksi data, display data, drawing conclusion. Validasi data dengan menggunakan triangulasi sumber. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan Komisi Penanggulangan Aids Daerah belum efektif dalam pencegahan dan penanggulangan Aids dan masih terdapat beberapa faktor penghambat di diantaranya, pertama dimensi individu dengan keterbatasan jumlah pegawai di KPAD Kota Tasiklamaya mempengaruhi efektifitas capaian kinerja KPAD Kota Tasikmalaya baik secara kualitas maupun kuantitas. Kedua dimensi struktur yaitu struktur organisasi KPAD Kota Tasikmalaya belum terisi lengkap sehingga belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dalam program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tasikmalaya. Selain itu, kepemimpinan yang ada saat ini masih belum efektif dalam mendorong keterlibatan seluruh stakeholder serta komunikasi dalam pelaporan yang dinilai memiliki rentang waktu yang lama. Ketiga dimensi sistem aturan hukum yang saat ini telah ada dinilai belum cukup dan masih perlu diperkuat dengan Peraturan Walikota. Koordinasi antar SKPD saat ini belum maksimal dan tim koordinasi yang ada pun belum efektif. Kerjasama yang dilakukan dengan berbagai pihak masih banyak yang bersifat tidak tertulis. Secara keseluruhan, dalam dimensi ini ditemukan bahwa belum ada komitmen yang penuh dari seluruh stakeholder dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara menyeluruh dalam berbagai aspek kegiatan di Kota Tasikmalaya, untuk bersatu, bersinergi dan saling mendukung