IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA NOMO 12 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI KAWASAN BEBAS TAMBANG BATU BARA - Nadhira, Winna Nur; MAIT, VELLIX FERDINAND; S, TIARA Y (LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum, 2023)
Indonesia merupakan Negara yang kaya akan sumber daya alam, segala jenis sumber daya alam itu membentang dari Sabang hingga Marauke. Laju perekonomian Indonesia juga meningkat pesat dalam beberapa sektor seperti perkebunan, pertanian dan pertenakan serta pertambangan. Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan adalah kegiatan pertambangan. Pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan bertanggung jawab perlu mengacu pada asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, dan akuntabilitas. Rumusan masalahnya ialah Bagaimanakah Implementasi Hukum Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kota Balikpapan Sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti dengan memberikan tujuan agar penulis maupun pembaca dapat mengetahui tentang Implementasi hukum Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kota Balikpapan Sebagai Kawasan Bebas Tambang Batubara berdasarkan pada prinsip manfaat, keadilan, dan keseimbangan.