PROSPEK KEGIATAN USAHA PERGADAIAN DALAM MENGHADAPI LEMBAGA PERKREDITAN DI INDONESIA - Ekatama, Noviyanti (REPERTORIUM, 2014)
Abstractpawn is a normal activity in Indonesian society when people need help in terms of economics. In practice today, a pledge as security institute there are many requests from the private sector wich delivered in writing or orally to the Ministry of Finance in order to be given the opportunity to do business pawnbroking service.Reality shows that mortgage demand by the public. Conditions mortgages today are not only in demand by enterprises but the other things that also appear on the mortgages system, ie mortgages based on the application of legal dualism (conventional mortgage and sharia pawn). The problems faced by the activities of mortgages today is the lack of a strong legal basis regarding mortgages effort so feared weakening the legal protection for customers. Nevertheless, the existence of pawn as security institute can still survive despite many emerging Rural Banks and Credit Unions. Therefore, the necessary ratifiation bill on Pawn mortgages that will accommodate activities in Indonesia.AbstrakAktivitas gadai merupakan hal yang lumrah dilakukan masyarakat di Indonesia disaat masyarakat membutuhkan bantuan dari segi ekonomi. Pada prakteknya saat ini, gadai sebagai lembaga jaminan terdapat banyak permintaandari swasta baik yang disampaikan secara tertulis maupun secara lisan kepada Kementerian Keuangan agar dapat diberikan kesempatan untuk melakukan usaha jasa gadai. realitas tersebut menunjukan bahwa kegiatan usaha pergadaian diminati oleh masyarakat. Kondisi usaha pergadaian saat ini bukan hanya banyak diminati oleh badan usaha tetapi ada hal lain yang juga muncul pada sistem pergadaian, yaitu penerapan pergadaian berdasarkan dualisme hukum (gadai konvensional dan gadai syariah). Problematika yang dihadapi olehkegiatan pergadaian saat ini adalah belum adanya landasan yuridis khusus mengenai usaha pergadaian sehingga dikhawatirkan melemahnya dalam perlindungan hukum bagi nasabah. oleh sebab itu, diperlukan pembentukanrUU tentang Pergadaian yang akan mengakomodir kegiatan pergadaian di Indonesia.