ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ORANG HILANG DALAM HUKUM KEWARISAN BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA - Canggayuda, Joel; Puji Rahayu, Hana Sri; Haswaningrum, Anindya (PRIVAT LAW, 2015)
AbstrakKematian Â seseorang Â akan Â membawa Â pengaruh Â dan Â akibat Â hukum Â kepada Â diri Â sendiri, Â keluarga,Â masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Timbul pula akibat hukum lain secara otomatis, yaitu adanyaÂ hubungan ilmu Â hukum yang Â menyangkut Â hak Â para keluarganya Â (ahli Â waris) terhadap seluruh Â hartaÂ peninggalannya. Pertanyaan besar yang harus dijawab oleh ilmu hukum adalah bagaimana cara atauÂ prosedur untuk menentukan status para korban kecelakaan pesawat terbang yang hingga saat ini belum ditemukan bukti fisik dari kematiannya. Bagaimana pengaturan warisan dari para korban yang hinggaÂ saat ini masih menggantung statusnya antara hidup dan mati, di mana para korban belum membuat suratÂ wasiat ataupun memberikan kuasa untuk mewakili mereka dalam mengurus dan mengatur pengelolaanÂ harta warisannya. KUH Perdata menggunakan istilah âOrang yang diperkirakan telah meninggal duniaâ.Â Pasal 467 KUHPer menentukan bahwa seseorang yang telah pergi meninggalkan tempat kediamannyaÂ dalam jangka waktu lima tahun, atau telah lewat waktu lima tahun sejak terakhir didapat berita kejelasanÂ tentang keadaan orang tersebut, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang itu telahÂ meninggal, terhitung sejak hari ia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenaiÂ hidupnya. Apabila seseorang meninggalkan tempat tinggalnya (hilang) dengan tak memberikan kuasaÂ kepada seseorang untuk mengurus kepentingan-kepentingannya, maka keluarga yang berkepentinganÂ bisa Â saja mengajukan langsung permohonan kepada pengadilan setempat untuk Â dapat diputuskanÂ pembagian harta warisan dan kepastian meninggalnya orang yang hilang tersebut oleh Hakim.