EKSEKUSI PUTUSAN SENGKETA PERTANAHAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (Studi Di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) - Arfad Faddilah (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2023)
Arfad Faddilah, Istislam, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Arfad_faddilah@student.ub.ac.id ABSTRAK Praktek Eksekusi di PTUN Jakarta mengalami permasalahan terkait eksekusi putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan PTUN sengketa pertanahan yang berbelit-belit mengakibatkan Putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap tidak kunjung terealisasikan. Pemilihan topik ini dilatar belakangi Pasal 116 Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bertujuan untuk mengefektifkan pelaksanaan putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap dipimpin langsung oleh ketua PTUN. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap di PTUN Jakarta?; dan (2) Apa hambatan dan solusi dari pelaksanaan eksekusi putusan sengketa pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap di PTUN Jakarta? Penelitian ini menggunakan metodologi Yuridis Empiris, yaitu penelitian menggunakan bantuan ilmu sosial dengan maksud untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat (das sein dan das sollen). Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada para pihak terkait di PTUN Jakarta dan didukung oleh data sekunder yang meliputi Peraturan perundang-undangan, dokumen, buku literatur dan artikel jurnal. Penulis berkesimpulan bahwa eksekusi Putusan Sengketa Pertanahan yang telah berkekuatan hukum tetap di lingkungan PTUN Jakarta masih terhambat yang disebabkan oleh terhalangnya pelaksanaan putusan PTUN karena sengketa yang sama sedang berjalan di pengadilan lain, permasalahan eksekusi melalui presiden, rendahnya kesadaran tergugat dalam eksekusi putusan PTUN, PTUN Jakarta tidak mengenakan uang paksa, pembebanan biaya eksekusi dalam mekanisme eksekusi melalui media massa, dan PTUN Jakarta belum mengintegrasikan pelaksanaan putusan. Upaya dalam optimalisasi eksekusi putusan PTUN perlu dibentuknya Komisi penjamin keberhasilan pelaksanaan putusan PTUN, Ketua PTUN Jakarta harus proaktif dalam upaya pengawasan pelaksanaan putusan PTUN, dan pemerintah bertanggung jawab dalam pembinaan pejabat TUN. Kata Kunci: Eksekusi, Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, Sengketa Pertanahan ABSTRACT Land execution following a land dispute with permanent legal force at the State Administrative Court of Jakarta faced an issue. This time-consuming execution slowed down the execution of the decision. This research topic referred to Article 116 of Law Number 51 of 2009 concerning the Second Amendment to Law Number 5 of 1986 concerning the State Administrative Court that is intended to effectuate the execution of the decision concerned.Departing from this issue, this research aims to investigate: (1) how is the land dispute decision with permanent legal force executed in the State Administrative Court of Jakarta?; and (2) what are the impeding factors in and solutions to the problem of this execution? This research employed empirical juridical approaches with social science to study the provision that applies and to find out the reality in society (dassein and das sollen). This research used primary data from direct interviews with the parties concerned in State Administrative Court Jakarta while the secondary data involved laws, documents, literature, and journal articles. This research concludes that the execution of the decision regarding a land dispute with permanent legal force within the scope of the State Administrative Court of Jakarta was hampered because a similar issue is also judged in another court. Other factors affecting this problem are execution issues involving the president and low awareness of the defendant in the execution of the Decision of the State Administrative Court ofJakarta. The State Administrative Court did not impose dwangsom (penalty charge), an execution fee in the mechanism of the execution on mass media, and the State Administrative Court of Jakarta has not integrated the implementation of the decision. To optimize this, it is necessary to form a commission guaranteeing the success of the execution of the decision of the State Administrative Court. The Chairperson of the State Administrative Court should be proactive in supervising the execution of the Court Decision, and the government is responsible for the mentorship of the officials of state administration. Keywords: execution, decision with permanent legal force, land dispute