IMPLEMENTASI KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG NOMOR 188.45/0010.2/35.73.406/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (Studi di wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang) - Cintya Anggraini Junsaputri (Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, 2023)
Cintya Anggraini Junsaputri, Istislam, Dewi Cahyandari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: Cintyaanggraini99@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan surat keputusan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang nomor 188.45/0010.2/35.73.406/2020 tentang standar operasional prosedur terkait pemberian izin mendirikan bangunan lantai 3 keatas di Kota Malang. Namun ternyata dalam implementasini surat keputusan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang nomor 188.45/0010.2/35.73.406/2020 tentang standar operasional prosedur pada pemberian izin mendirikan bangunan 3 (tiga) lantai keatas di Kota Malang, tidak berjalan sesuai yang diharapkan dalam surat keputusan tersebut. Masih banyak terjadi kelalaian ataupun kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pegawai Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang bertugas memproses Izin Mendirikan Bangunan lantai 3 keatas . Menurut Pasal 71 Ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan kesalahan prosedur dapat mengakibatkan dibatalkannya izin mendirikan bangunan sebagai tindakan hukum pemerintah yang cacat prosedur. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Data hukum primer dan data hukum primer yang diperoleh oleh penulis dan dianalisa menggunakan Teknik deskriptif kualitatif. Yaitu salah satu metode analisis data dengan cara mengungkapkan melalui fakta yang terjadi pada kondisi sebenarnya di masyarakat melalui wawancara secara mendalam dan tertulis, observasi dan dokumentasi. Dalam peneliatian ini akan dijabarkan faktor pendukung implementasi, serta kendala yang menjadi penghambat implementasi surat keputusan Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang nomor 188.45/0010.2/35.73.406/2020 tentang standar operasional prosedur terkait pemberian izin mendirikan bangunan lantai 3 keatas beserta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Kata Kunci: Standar Operasional Prosedur, Implementasi, Izin Mendirikan Bangunan ABSTRACT This research aims to find out the implementation of the Decree of the Head of Labor, Investment, and One-Stop Services in Malang city Number 188.45/0010.2/35.73.406/2020 concerning the standard operating procedure in granting a permit to build a three-floor-or-more building in Malang city. However, this implementation did not go as expected as in the decree. The staff in charge of the agency were found to have performed inappropriate procedures. Article 71 paragraph (1) of the Law concerning State Administration implies that inappropriate procedures can lead to the revocation of the permit concerned, and this act can be deemed as an inappropriate legal action. This research employed empirical-juridical and socio-juridical approaches. The primary data were analyzed using descriptive-qualitative techniques which reveal the facts and conditions in society, and these techniques required in-depth interviews, observation, and documentation. This research will also elaborate on contributing factors to the implementation and the impeding issues hampering the implementation of the decree, followed by the presentation of solutions. Keywords: standard operating procedure, implementation, building permit